Perjalanan Taman Nasional Kepulauan
Keberadaan Taman Nasional Kepulauan Seribu diawali dengan berbagai cerita yang menarik. Bermula dari tahun 1979, didukung oleh FAO (Food and Agriculture Organization) PBB, dilakukan kajian dan survey di Indonesia untuk menemukan satu lokasi perairan laut yang cocok dijadikan sebagai Taman Nasional laut (marine national park) pertama di Indonesia. Saat itu FAO sedang menjalankan proyek membantu under-developed country (negara belum berkembang) dalam upaya konservasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Kajian untuk menentukan Taman Nasional Kepulauan Seribu berlangsung dari tahun 1979 sampai tahun 1981. Kajian terhadap kondisi Kepulauan Seribu berbasis pada pencarian ekosistem penting. Berdasarkan hasil kajian dan disertai pertimbangan akses yang mudah dan strategis karena berada di ibu kota Indonesia, namun mengalami tingginya ancaman terhadap sumber daya alam, maka dipilihlah Kepulauan Seribu.
Setelah penentuan Kepulauan Seribu sebagai kawasan perairan laut yang dijadikan Taman Nasional laut pertama di Indonesia, pada tahun 1982 ditetapkan Cagar Alam Pulau Seribu. Penetapan Cagar Alam Pulau Seribu itu bertujuan untuk melindungi beberapa pulau dan perairan penting ekologis di Kepulauan Seribu. Saat itu, Kepulauan Seribu menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan ekosistem laut dan biota laut. Penangkapan ikan dengan bom dan racun sianida ditambah maraknya aktivitas pengambilan cangkang kima raksasa (Tridacna gigas) dengan mencongkel karang benar-benar menjadi tiga ancaman serius di Kepulauan Seribu.
Maka ketika pada tahun yang sama, yaitu bulan Oktober 1982, diselenggarakan Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali, menjadi kesempatan besar menyatakan Cagar Alam Kepulauan Seribu sebagai Calon Taman Nasional Kepulauan Seribu.
Dalam proses penetapan dan pembentukan Taman Nasional Kepulauan Seribu, diwarnai dengan upaya meyakinkan pemerintah DKI Jakarta mengenai pentingnya keberadaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tim pelaksana penetapan dan pembentukan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang saat itu dipimpin oleh Bapak Mattheus Halim berhasil meyakinkan Pemerintah DKI Jakarta bahwa keberadaan Taman Nasional Kepulauan Seribu justru untuk mendukung pengembangan wisata bahari di Jakarta secara berkelanjutan.
Pada saat itu, Kepulauan Seribu sedang menjadi target pembangunan wisata bahari yang strategis di Jakarta oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kepulauan Seribu memang menyajikan beragam sumber daya alam laut yang potensial menjadi destinasi wisata bahari.
Dalam penetapan Taman Nasional Kepulauan Seribu, tidak semua wilayah Kepulauan Seribu dijadikan Taman Nasional. Satu pertimbangan yang mendasari adalah hasil penelitian oleh tim penetapan dan pembentukan TN Kepulauan Seribu yang juga didukung hasil penelitian LIPI, bahwa kondisi keragaman jenis karang mulai dari perairan terdekat dengan daratan Jakarta menunjukkan kondisi nol keragaman, sementara semakin ke wilayah Utara Kepulauan Seribu, keragaman jenis karang semakin tinggi. Keragaman jenis karang paling tinggi ditemukan di perairan sekitar Pulau Belanda dan Pulau Kayu Angin Bira.
Penentuan Zona Inti Taman Nasional Kepulauan Seribu
Diperolehnya kondisi keragaman jenis karang paling tinggi di perairan sekitar Pulau Belanda dan Pulau Kayu Angin Bira menjadi dasar penentuan lokasi tersebut sebagai Zona Inti III, dengan fungsi utama untuk perlindungan terumbu karang. Fungsi perlindungan karang di zona inti III ini untuk mewujudkan mekanisme melimpahnya ikan dari zona inti (no-take zone) ke area di luar zona inti (spill-over effects).
Gosong rengat dan perairan sekitarnya menjadi Zona Inti I dengan fungsi utama untuk perlindungan habitat peneluran dan area berlindung (shelter area) bagi penyu sisik (Eretmochelys imbricata).
Sedangkan Penjaliran Timur, Penjaliran Barat, perairan di sekitarnya dan perairan di sekitar Peteloran Timur dan Peteloran Barat menjadi Zona Inti II dengan fungsi utama untuk perlindungan ekosistem mangrove. Jika diamati, peremajaan mangrove di wilayah teluk Pulau Penjaliran Barat sangat bagus.